Bandung, Digitalstory.id – Anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak memandang sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebagai sesuatu yang membanggakan.
Pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini terlontar pasca rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis 12 Juni 2025 kemarin dimana Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Menurut Erwan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1,75 triliun.
“Alhamdulillah, dari keseluruhan transaksi anggaran dan realisasi APBD 2024, kita berhasil mencatatkan SiLPA sebesar Rp1,75 triliun lebih. Ini menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas yang terus kita jaga dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wagub Erwan
Merespon hal tersebut, Doni Hutabarat dengan tegas mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melihat perkara SiLPA ini dari 2 sisi yaitu positif dan negatif.
“SiLPA ini sebagai indikator capaian kinerja pemerintah daerah adalah kompleks dan memiliki dua sisi, bisa menjadi indikator yang bagus maupun jelek, tergantung pada penyebab dan konteksnya,” kata Doni saat dihubungi awak media, Kamis 19 Juni 2025.
Secara ideal menurut Doni, dalam penyusunan APBD, angka SiLPA seharusnya mendekati nol. Artinya, penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit yang terjadi, dan anggaran dapat terserap secara optimal.
Oleh karena itu, untuk menilai kinerja pemerintah daerah dari SiLPA, penting untuk menganalisis penyebab terbentuknya SiLPA tersebut.
“Pertama, bisa saja SiLPA terjadi karena kegagalan penyerapan anggaran atau belanja yang tidak optimal, bisa juga karena kapasitas pelaksanaan yang lemah dari birokrasi yang lambat sehingga timbul masalah dalam pengadaan barang dan jasa,” tukas Doni.
Terdapat pula faktor dana menganggur dimana ada sejumlah uang kas pemerintah daerah yang menganggur dan tidak dimanfaatkan secara produktif untuk pembangunan atau pelayanan.
“Kalau perusahaan klaim efisiensi iya benar, tapi kalau pemerintah daerah ada SiLPA itu bukan jadi kebanggaan, SiLPA itu bukan keuntungan, tapi pemerintahnya yang tidak mampu menyerap anggaran,” pungkas legislator daerah pemilihan Kabupaten Bogor ini.
