Bandung, Digitalstory.id – Anggota komisi 1 DPRD Jawa Barat, Dedi Aroza tegas mengatakan bakal pantau sistem Work From Home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemeritah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Dirinya mengatakan, jangan karena kebijakan WFH justru para ASN dihari Jum’atnya malah sibuk berlibur atau jalan-jalan.
“Nanti kami coba cek, kemudian kami koordinasi. Kalau ternyata sudah berjalan dengan baik, dan itu berdampak kepada efisiensi, berdampak kepada kekurangan BBM, itu saya kira baik, cuma yang menjadi pertanyaannya, kebijakan ini harus dievaluasi,” ujar Dedi Aroza saat dihubungi awak media, Senin (06/04/2026).
“Jika mereka (ASN) WFH dihari Jumat, apakah kemudian Jumatnya mereka juga benar-benar kerja di rumah, atau alih-alih bekerja, ternyata dimanfaatkan untuk jalan-jalan keluar, jumat sabtu, minggu,” sambung Dedi Aroza.
Lebih lanjut, politisi PKS ini menambahkan bahwa belum ada koordinasi dari Pemprov Jabar kepada komisi 1 DPRD Jabar terkait kebijakan WFH ini.
“Senin lalu baru mulai paripurna, dan saat ini komisi-komisi sedang juga membahas LKPJ gubernur, sebenarnya kebijakan WFH ini juga kami sangat setuju, tapi bagaimana WFH ini harus dievaluasi, bukan berarti kemudian orang di rumah santai-santai, atau kemudian malah jalan-jalan, sehingga mengakibatkan berdampak yang lebih besar seperti pengeluaran dari pengurangan BBM dan lain-lain,” tandas Dedi Aroza.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengklaim bahwa sistem WFH ASN Pemprov Jabar dikatakan efektif.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi usai silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin 30 Maret 2026.