KOTA BANDUNG, Digitalstory.id — Klaim pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan II-2026 sebesar 5,73 persen yang disebut melampaui angka nasional menuai kritik tajam. Anggota DPRD Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, menilai angka manis yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tersebut tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat, melainkan sinyal bahaya dari maraknya konsumsi berbasis utang.
Sanggahan keras ini didasarkan pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menempatkan Jawa Barat di posisi teratas nasional sebagai provinsi dengan jumlah pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) terbesar di Indonesia.
Catatan OJK menunjukkan total pinjaman aktif warga Jawa Barat menembus Rp20,23 triliun, yang menyumbang hampir seperempat dari total pinjaman online nasional yang sebesar Rp80,07 triliun.
Doni menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan mengabaikan fakta lapangan demi mempertahankan narasi keberhasilan ekonomi semata.
“Ya, bingung juga ya. Kan pemerintah selalu menganggap kritikan itu bukan dianggap jadi masukan, tapi selalu mencari pembenaran yang lain,” ujar Doni saat dimintai konfirmasi mengenai rilis angka pertumbuhan ekonomi tersebut, Selasa (18/08/2026).
Ia menegaskan agar eksekutif bersikap transparan mengenai kerapuhan ekonomi warga di tingkat tapak. “Ya kalau misalnya memang kondisinya terkait pinjol di Jawa Barat memang angkanya buruk akui saja, tidak perlu mencari pembenaran yang lain,” tegasnya.
Menurut Doni, tingginya andil Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang diklaim BPS menyumbang 3,03 persen terhadap pertumbuhan ekonomi patut diwaspadai sebagai fenomena konsumsi berbasis kredit (credit-driven consumption). Ketika pendapatan riil warga tidak mengalami peningkatan yang memadai, masyarakat terpaksa mempertahankan tingkat konsumsi harian dengan cara berutang melalui aplikasi pinjol.
Fenomena ini berisiko menciptakan semacam Paradox of Thrift dalam konteks konsumsi berutang: secara angka agregat makro, ekonomi terlihat bergairah dan tumbuh tinggi, tetapi kondisi finansial serta ketahanan ekonomi riil rumah tangga sebenarnya sedang tergerus beban cicilan.
Sebelumnya, BPS Jawa Barat melaporkan pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh 5,73 persen secara year on year dengan angka kemiskinan turun menjadi 6,54 persen per Maret 2026. Namun, Doni Hutabarat mengingatkan bahwa pertumbuhan yang diduga ditopang oleh beban pinjol warga senilai Rp20,23 triliun bukanlah prestasi, melainkan kerentanan ekonomi yang harus segera dibenahi.