Bogor, Digitalstory.Id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan dalam pelaksanaan program Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jawa Barat. Ia mendorong pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pembangunan yang menggunakan APBD berjalan efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Menurut Doni, program PJU harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur setiap daerah, termasuk keberadaan jaringan listrik, penataan kabel udara, serta kebutuhan penerangan di ruas jalan yang menjadi prioritas.
Ia menilai koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar pembangunan PJU tidak berjalan sendiri tanpa memperhatikan program infrastruktur lain yang tengah dilaksanakan pemerintah daerah.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, potensi persoalan teknis setelah pemasangan dapat diminimalkan dan anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Penataan Infrastruktur Perlu Menjadi Pertimbangan
Doni menyoroti pentingnya memperhatikan program penataan jaringan utilitas, termasuk penataan kabel udara, sebelum menentukan lokasi dan desain pemasangan PJU.
Menurutnya, perubahan kondisi infrastruktur di kabupaten/kota perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah provinsi ketika merencanakan pembangunan fasilitas penerangan.
Ia berpandangan bahwa komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah harus berlangsung sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika proyek sudah berjalan atau setelah fasilitas selesai dipasang.
Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan saling mendukung dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Selain itu, Doni menilai pembagian tanggung jawab setelah fasilitas diserahterimakan kepada pemerintah kabupaten/kota perlu diperjelas, terutama menyangkut pemeliharaan dan keberlanjutan operasional PJU.
PJU Tenaga Surya dan Komitmen Energi Bersih
Dalam pembahasan mengenai infrastruktur penerangan, Doni juga menyoroti pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya penerangan jalan berbasis tenaga surya atau PJU-TS.
Menurutnya, penggunaan energi terbarukan merupakan langkah yang perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan mengembangkan sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Namun, pelaksanaannya harus didukung kajian teknis yang matang, termasuk perhitungan kebutuhan pemeliharaan, ketahanan perangkat, dan kesiapan pengelola di lapangan.
Doni menilai bahwa persoalan perawatan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan energi terbarukan. Sebaliknya, pemerintah perlu menyiapkan sistem pemeliharaan yang sesuai agar fasilitas yang dibangun dapat berfungsi secara optimal.
Ia juga menyoroti pemanfaatan panel surya di sekolah. Berdasarkan penilaiannya, penggunaan panel surya di fasilitas pendidikan berpotensi membantu mengurangi biaya konsumsi listrik. Meski demikian, keberlanjutan manfaat tersebut tetap bergantung pada pemeliharaan yang konsisten.
Transparansi Program dan Pengawasan DPRD
Doni turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari perangkat daerah terkait mengenai pelaksanaan program PJU dan pengembangan energi terbarukan.
Menurutnya, informasi tentang perencanaan, penggunaan anggaran, capaian pekerjaan, serta pemeliharaan fasilitas diperlukan untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD.
Ia berpandangan bahwa evaluasi harus dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemerintah dapat mengetahui apakah program telah berjalan sesuai target dan apakah fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi.
Dengan pengawasan yang baik, berbagai kekurangan dapat diidentifikasi lebih awal dan dijadikan bahan perbaikan untuk pelaksanaan program berikutnya.
Perencanaan Terintegrasi untuk Pembangunan yang Lebih Efektif
Doni berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun prioritas pembangunan PJU.
Menurutnya, perencanaan yang terintegrasi akan membantu memastikan lokasi pemasangan sesuai kebutuhan, fasilitas dapat dipelihara dengan baik, dan penggunaan anggaran menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
Ia juga mendorong agar kebijakan pengembangan energi terbarukan disertai perencanaan operasional yang realistis dan evaluasi berkala.
Melalui langkah tersebut, program PJU di Jawa Barat diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung keselamatan pengguna jalan, dan sejalan dengan kebijakan penataan infrastruktur di daerah.
Doni menilai, koordinasi, transparansi, dan evaluasi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan APBD kepada masyarakat.