Bogor, Digitalstory.Id – Persoalan administrasi masih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di SD Negeri 04 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat (16/10/2026).
Dalam sesi tanya jawab, Fitri, salah seorang orang tua siswa, menyampaikan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) anaknya, Arsila Renata, dinyatakan tidak valid. Ia meminta penjelasan mengenai penyebab persoalan tersebut dan langkah yang harus dilakukan agar pengajuan bantuan pendidikan tidak terkendala.
Fitri juga mengungkapkan kebingungannya ketika anaknya lulus dari sekolah dasar dan melanjutkan pendidikan ke SMP. Saat ia berupaya menanyakan pengajuan PIP ke pihak sekolah, ia mendapat penjelasan bahwa prosesnya akan berjalan secara otomatis. Namun, ketika mendatangi Dinas Pendidikan, ia memperoleh informasi bahwa anaknya tidak terdaftar sebagai penerima PIP.
Menanggapi keluhan tersebut, Doni menjelaskan bahwa persoalan NIK kemungkinan berkaitan dengan administrasi dan proses penginputan data siswa. Karena itu, ia meminta agar data anak tersebut diperiksa dan diperbaiki melalui koordinasi dengan pihak sekolah serta petugas pendamping yang disebut dalam pertemuan sebagai Deni.
“Ini kemungkinan persoalannya di administrasi. Ketika data diinput oleh admin sekolah dan diajukan ke kementerian, apabila pengajuan ditolak, akan ada alasan yang perlu diperiksa dan diperbaiki,” ujar Doni.
Ia menjelaskan bahwa proses pengajuan bantuan tidak berhenti pada penginputan data oleh sekolah. Data tersebut harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga kesalahan administrasi perlu ditelusuri agar tidak berulang dalam pengajuan berikutnya.
Doni juga meminta Fitri berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan perbaikan NIK dilakukan sebelum pengusulan bantuan pada tahun selanjutnya.
Menurutnya, komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar orang tua siswa memperoleh informasi mengenai status pengajuan dan mengetahui langkah yang harus ditempuh apabila ditemukan kendala.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan pengawasan yang turut dihadiri masyarakat penerima manfaat PIP. Dalam kegiatan yang sama, sebanyak 20 siswa SDN 04 Gunung Putri dari berbagai tingkatan kelas dan 20 anak dari lingkungan sekitar sekolah tercatat menerima manfaat program tersebut.
Melalui dialog langsung dengan masyarakat, Doni mendorong agar kendala administrasi yang dialami siswa dapat ditindaklanjuti bersama pihak sekolah dan instansi terkait.
Ia berharap proses pemeriksaan dan perbaikan data dapat membantu mencegah persoalan serupa serta memberikan kejelasan bagi keluarga yang mengajukan bantuan pendidikan.