JAKARTA, Digitalstory.id — Skema penyaluran bantuan energi di Indonesia berpotensi mengalami perombakan besar-besaran dalam waktu dekat. Seluruh BBM bersubsidi, LPG, hingga listrik diwacanakan bakal dijual dengan harga keekonomian atau normal. Sebagai gantinya, pemerintah akan mentransfer dana subsidi secara langsung ke rekening warga yang memenuhi kualifikasi.
Rencana pembaruan ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalal Abdul Nasir. Menurutnya, skema ini berbasis pada perumusan Data Tunggal Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini sedang dimutakhirkan secara masif oleh pemerintah.
“Nanti masalah-masalah klasik berulang terkait subsidi BBM, LPG, dan listrik ini sudah tidak lagi menjadi perbincangan. Pokoknya semua dijual dengan harga normal, tetapi pemerintah terus mengatur agar orang yang berhak menerima subsidi mendapat uang setiap bulan di rekeningnya,” kata Jalal.
Solusi atas Tekanan APBN dan Kebocoran Subsidi
Jalal menjelaskan bahwa perubahan sistem ini dipicu oleh beratnya beban APBN akibat ketidakpastian geopolitik global—seperti konflik Iran dan Amerika Serikat—yang melambungkan harga minyak dunia jauh melampaui asumsi awal.
Selain itu, perbedaan harga yang tajam (disparitas) antara barang subsidi dan nonsubsidi kerap memicu masalah di lapangan, mulai dari penyalahgunaan Solar subsidi oleh pihak industri hingga fenomena migrasi besar-besaran konsumen Pertamax ke Pertalite.
“Disparitas harga membuat pengawasan sangat sulit. Sekuat apa pun aparat penegak hukum, tidak mungkin bisa mengawasi seluruh titik se-Indonesia. Dengan skema transfer langsung berbasis kualifikasi DTSEN, bantuan akan jauh lebih tepat sasaran dan menutup ruang kebocoran,” tegasnya.
Target Pemutakhiran Data Rampung Oktober
Untuk mewujudkan skema ini, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menggenjot pemutakhiran DTSEN yang ditargetkan rampung 100 persen pada rentang September hingga Oktober.
Jalal menambahkan, proses pendataan ini menunjukkan kemajuan signifikan berkat kolaborasi penuh dengan PT PLN (Persero). PLN dinilai memiliki basis data ID pelanggan yang mampu memotret kondisi ekonomi riil setiap rumah tangga secara rinci.
“PLN punya instrumen ID pelanggan yang bisa memotret kondisi rumah per rumah secara presisi. Kolaborasi BPS, DEN, dan PLN ini diharapkan menghasilkan data tunggal yang kredibel sehingga penataan APBN ke depan jauh lebih sehat dan efisien,” tutur Jalal.